Pengertian Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

Konstitusi adalah dasar, hukum dasar negara yang menetapkan bagaimana negara yang akan diselenggarakan dan kekuatan dan otoritas pemerintah antara unit politik yang berbeda dan warga negara. Dengan kata lain, konstitusi ´╗┐merupakan dasar hukum atau hukum suatu bangsa atau negara yang menetapkan bagaimana negara yang akan diselenggarakan dengan membagi kekuasaan dan otoritas pemerintah antara unit politik yang berbeda, dan dengan menyebutkan dasar hukum keputusan dan prinsip-prinsip struktural masyarakat.

Advertisement

Dalam praktiknya, konstitusi ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni yang tertulis atau dikenal dengan undang-undang dasar dan yang tidak tertulis, atau dikenal juga dengan konvensi.

Konstitusi tertulis

Konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yaitu suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Semua negara di dunia sekarang ini pada umumnya mempunyai konstitusi tertulis.

Kelebihan konstitusi tertulis

Konstitusi tertulis memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut.

  1. Undang-undang lebih besar kewibawaannya daripada konvensi.
  2. Pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan lebih cepat. Untuk seorang hakim lebih gampang menafsirkan undng-undang daripada konvensi yang tidak tertulis.
  3. Undang-undang dasar biasanya terang dan tegas perumusannya. Konvensi biasanya timbul dari kebiasaan, dan kadang-kadang sukar menetapkan kapan suatu kebiasaan menjadi konvensi.
  4. Adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
  5. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi, yaitu peraturan yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Konstitusi tidak tertulis

Konvensi/konstitusi tak tertulis antara lain mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.

  • Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
  • Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.
  • Diterima oleh seluruh rakyat.
  • Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar.

Contoh-contoh konvensi di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Advertisement
  1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Menurut pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak. Akan tetapi sistem ini dirasa kurang sesuai dengan jiwa kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa. Karena itu dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara selama ini selalu diusahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan ternyata hampir selalu berhasil. Pungutan suara baru ditempuh, jikalau usaha musyawarah untuk mufakat sudah tidak dapat dilaksanakan. Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dari cita-cita yang terkandung dalam poko pikiran persatuan dan pokok pikiran kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
  2. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus didalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.