Ciri-ciri dan contoh sistem pemerintahan presidensial

Dalam pemerintahan presidensial, kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar parlemen (legislatif/dewan perwakilan) untuk masa jabatan yang tetap.

Advertisement

Artinya, presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatan berakhir, kecuali dia melakukan pelanggaran konstitusi atau pelanggaran hukum lain yang tergolong berat sebagaimana ditetapkan konstitusi (UUD).

Presiden dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada para pemilih. Biasanya, presiden berlaku sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam sistem presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti.

Legislatif tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan presiden. Badan legislatif (perwakilan) dengan suara mayoritas tidak dapat menjatuhkan presiden maupun menteri-menterinya jika terjadi ketidakpercayaan.

Apabila terjadi perselisihan antara badan eksekutif dengan legislatif, maka yang akan memutuskannya adalah badan Yuridikatif. Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika dia terbukti melanggar konstitusi.

Advertisement

Dalam sistem presidensial, eksekutif tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan. Antara kekuasaan badan eksekutif dan kekuasaan dewan perwakilan terjadi pemisahan atau pembagian kekuasaan. Tetapi, keduanya dapat bekerja sama untuk membuat undang-undang.

Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Lagi pula, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. dengan hak prerogratif yang dimilikinya, presiden menetukan siapa-siapa yang diangkat. Konsep yang demikian disebut nonkolegial. Dengan begitu para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi, selain mengepalai kabinet untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, presiden juga melaksanakan tugas-tugas seperti memberi gelar dan tanda jasa, mengangkat duta besar, atau membuat perjanjian internasional. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial, antara lain sebagai berikut.

  • Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih, oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dijatuhkan oleh badan legislatif; di Amerika Serikat, Presiden dapat dijatuhkan melalui “impeachment’.
  • Sebagai imbangnya, presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif.

Berikut ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

No Nama Negara Model Praktik/Penerapan
1. Amerika Serikat v  Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantuan.

v  Presiden merupakan Chief Executife (kepala eksekutif) dengan masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

v  Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak memengaruhi organisasi dan penyelenggaraan pekerjaan kongres.

v  Presiden tiddak dapat membubarkan kongres dan sebaliknya Kongres juga tidak dapat menjatuhkan presiden.

v  Mayoritas undang-undang disiapkan pemerintah dan diajukan dalam kongres dengan perantaraan anggota separtai dalam kongres.

v  Kongres memiliki wewenang untuk menjatuhkan veto atas suatu rancangan undang-undang yang telah diterima baik oleh kongres. Tapi jika rancangan undang-undang itu diterima dengan mayoritas 2/3 dalam setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal.

Dalam rangka checks and balances, presiden boleh memilih menterinya sendiri, akan tetapi untuk jabatan hakim agung dan duta besar harus disetujui senat. Demikian pula untuk setiap perjanjian internasional yang sudah ditandatangani presiden harus disetujui oleh senat.

2. Pakistan v  Badan eksekutif terdiri dari presiden yang beragama Islam beserta menteri-menterinya.

v  Para menteri adalah pembantu presiden yang tidak boleh merangkap anggota legislatif.

v  Presiden mempunyai wewenang untuk menjatuhkan veto atas rancangan undang-undang yang telah diterima oleh badan legislatif. Namun veto dapat dibatalkan, jika rancangan undang-undang tersebut diterima oleh mayoritas 2/3 suara.

v  Presiden juga berwenang membubarkan badan legislatif. Namun, presiden juga harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum baru.

v  Dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordonansi yang diajukan kepada legislatif dalam masa paling lama enam bulan.

v  Presiden dapat dipecat (impeach) oleh badan legislatif kalau melanggar undang-undang atau berkelakuan buruk dengan jumlah suara badan legislatif.

Catatan: sistem presidensial di Pakistan hanya berlangsung 1962-1969, sekarang negara tersebut kembali ke sistem parlementer kabinet.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.